Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Korupsi

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih dominannya orientasi pidana penjara dalam kebijakan pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia yang belum mampu secara optimal memulihkan kerugian keuangan negara. Padahal, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya menuntut penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan aset negara yang hilang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemidanaan korupsi di Indonesia serta mengkaji urgensi reformulasi kebijakan berbasis pemulihan kerugian negara asset recovery oriented approach. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pidana uang pengganti, perampasan aset, serta integrasi dengan tindak pidana pencucian uang masih belum efektif dalam praktiknya, sehingga pemulihan kerugian negara belum optimal. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa kebijakan pemidanaan korupsi perlu direformulasi dari orientasi penjara menuju sistem pemidanaan berbasis pemulihan kerugian negara agar lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan publik.