Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penganiayaan Mengakibatkan Mati Atas Dasar Pembelaan Diri dalam Kaitannya Dengan Uu No 1 Tahun 2023

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian atas dasar pembelaan diri dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Permasalahan yang dikaji meliputi batasan hukum pembelaan diri serta kebijakan pemidanaan terhadap pelaku dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap putusan pengadilan dari tingkat pertama hingga kasasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pembelaan diri dalam KUHP baru melalui Pasal 34 dan Pasal 35 telah memberikan sistematika yang lebih jelas mengenai alasan pembenar dan alasan pemaaf. Namun demikian, masih terdapat kekaburan norma terkait batas proporsionalitas pembelaan diri, khususnya dalam menentukan kapan suatu tindakan masih termasuk noodweer dan kapan telah melampaui batas (noodweer exces). Hal ini tercermin dari perbedaan pertimbangan hakim dalam perkara yang sama pada berbagai tingkat peradilan, yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan disparitas pemidanaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan kebijakan hukum pidana yang lebih tegas dan komprehensif dalam memberikan pedoman mengenai batasan pembelaan diri, dengan mempertimbangkan aspek objektif dan subjektif pelaku. Dengan demikian, penerapan hukum pidana tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan kemanfaatan bagi masyarakat