Kontruksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Konstitusinal terhadap Korban Kasus Kekerasan Seksual berbasis Gender Online (KGBO)

Analisis atas Kebijakan Pidana Pada Type Melacious Distribution dan Cyber Harassment

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional korban Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia, serta mengkaji implementasi kebijakan pidana terhadap tindak pidana malicious distribution dan cyber harassment. Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan kasus KGBO, khususnya penyebaran konten intim tanpa persetujuan dan pelecehan berbasis gender melalui media digital, yang berdampak pada pelanggaran hak atas rasa aman, perlindungan diri, dan kebebasan dari diskriminasi sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun implementasinya belum optimal. Efektivitas kebijakan pidana berpengaruh signifikan terhadap perlindungan hak konstitusional korban KGBO, tetapi masih terkendala oleh pembuktian digital, lemahnya perlindungan identitas korban, rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum, victim blaming, serta dominannya pendekatan represif dibandingkan pendekatan yang berorientasi pada korban. Selain itu, belum terdapat konstruksi hukum yang terintegrasi antara jaminan hak konstitusional dan kebijakan pidana dalam penanganan kejahatan digital berbasis gender.