Tinjauan Hukum Adat Bugis terhadap Sengketa Pengembalian Uang Panai’ Akibat Pembatalan Perkawinan

Abstract

Perkawinan dalam masyarakat adat Bugis tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai ikatan sosial antara dua keluarga besar yang diatur oleh norma dan nilai adat. Salah satu unsur penting dalam perkawinan adat Bugis adalah uang panai’, yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari kesepakatan adat yang ditetapkan melalui prosesi mappettu ada. Dalam praktiknya, muncul sengketa ketika perkawinan yang telah disepakati dan dilangsungkan kemudian dibatalkan, sehingga menimbulkan tuntutan mengenai pengembalian uang panai’ yang telah diserahkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan uang panai’ dalam hukum adat Bugis serta penyelesaian sengketa pengembalian uang panai’ akibat pembatalan perkawinan di Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang panai’ berkedudukan sebagai kewajiban adat yang mengikat sejak disepakati dalam prosesi mappettu ada, berfungsi sebagai biaya pelaksanaan pesta perkawinan sekaligus simbol penghormatan kepada keluarga perempuan, kesungguhan pihak laki-laki, dan manifestasi nilai siri’ (kehormatan). Sengketa pengembalian uang panai’ muncul akibat pembatalan perkawinan setelah uang panai’ diserahkan dan sebagian besar telah digunakan untuk kebutuhan perkawinan. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan keluarga, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Dalam kasus yang diteliti, mahar dikembalikan sepenuhnya kepada pihak laki-laki, sedangkan uang panai’ dikembalikan sebesar setengah dari jumlah yang telah diberikan sebagai bentuk penyelesaian yang mempertimbangkan kerugian materiil dan sosial kedua belah pihak. Penyelesaian tersebut mencerminkan prinsip keadilan restoratif dalam hukum adat Bugis yang mengutamakan keseimbangan, perdamaian, dan pemeliharaan hubungan kekeluargaan.