Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dalam Menyiapkan Anggaran Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dalam penganggaran program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), meliputi aspek perencanaan, implementasi, hambatan, serta upaya penyelesaian yang dilakukan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan teori implementasi kebijakan dan konsep penganggaran responsif gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program telah memiliki dasar hukum yang kuat dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, serta Perda Pengarusutamaan Gender. Mekanisme penganggaran juga telah berjalan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Pada tahap implementasi, lima program utama DP3A Kabupaten Tolitoli tahun 2025 menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang tinggi dengan capaian rata-rata sekitar 94,1%. Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya berdampak pada penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Penelitian ini juga menemukan berbagai hambatan, antara lain keterbatasan kapasitas fiskal daerah, rendahnya partisipasi masyarakat, tingginya angka kekerasan dan praktik perkawinan anak, keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah meliputi penetapan skala prioritas program, efisiensi anggaran, penguatan regulasi daerah, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta penguatan sistem data terpilah gender dan anak. Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah telah terpenuhi secara normatif dan administratif, namun masih memerlukan penguatan substantif agar berdampak lebih optimal terhadap kesejahteraan perempuan dan anak.