Dialektika Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia: Hakekat serta Implikasi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis esensi filosofis, dinamika implementasi, serta dampak dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dalam konteks harmonisasi hukum Islam dan standar hak asasi manusia internasional. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji pergeseran makna dispensasi perkawinan dari instrumen yang bersifat pengecualian (emergency exit) menjadi bentuk legitimasi prosedural, beserta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak anak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan sosio-legal. Pendekatan ini dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan, perbandingan dengan instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC), serta kajian terhadap putusan pengadilan. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, serta didukung oleh wawancara mendalam dengan para hakim guna memahami konstruksi penalaran hukum yang diterapkan dalam praktik.Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran yang signifikan dalam praktik dispensasi perkawinan. Secara ontologis, dispensasi tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme darurat yang terbatas, melainkan kerap menjadi sarana legitimasi perkawinan usia dini. Secara epistemologis, terdapat ketegangan antara pendekatan legalistik dan perlindungan hak-hak anak, di mana konsep maslahah cenderung diterapkan secara pragmatis. Secara aksiologis, meskipun harmonisasi prosedural dengan standar internasional telah tercapai, praktik yang berlangsung masih menghasilkan “ilusi sinkronisasi” karena belum mampu mewujudkan keadilan substantif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah progresif dengan kerangka hak asasi manusia internasional dalam menganalisis putusan pengadilan melalui lensa sosio-legal. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi paradigma hukum menuju pendekatan yang lebih humanis, sistemik, dan berorientasi pada martabat kemanusiaan (karāmah insāniyyah), sehingga dispensasi perkawinan benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan dan bukan sekadar prosedur legal formal.