Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Belum Bersertipikat dalam Mencegah Penguasaan oleh Ahli Waris dan Pihak Ketiga

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang belum bersertipikat serta merumuskan rekonstruksi perlindungan hukum yang dapat mencegah penguasaan oleh ahli waris dan pihak ketiga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan pendapat ahli. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan penalaran deduktif serta penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah yang telah diwakafkan secara sah berubah menjadi benda wakaf sejak ikrar dilakukan dan tidak lagi menjadi bagian dari harta warisan. Namun, perlindungan hukum yang berlaku masih lemah karena sistem pendaftaran bersifat pasif, belum tersedia pencatatan sementara, pelaksanaan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dan isbat wakaf belum optimal, data antarlembaga belum terintegrasi, serta belum jelasnya ukuran iktikad baik pihak ketiga. Rekonstruksi perlindungan hukum perlu dilakukan melalui pendataan aktif, pencatatan sementara sejak adanya bukti awal wakaf, integrasi data antarlembaga, penyederhanaan legalisasi wakaf lama, penguatan kewajiban pemeriksaan oleh pihak ketiga, dan penyelesaian sengketa yang berorientasi pada pemulihan status serta fungsi tanah wakaf. Dengan demikian, kelemahan administrasi tidak boleh menghapus status wakaf yang dapat dibuktikan, dan negara harus menjamin perlindungan tanah wakaf secara preventif, terpadu, dan berkelanjutan.