Kepastian Hukum Kekuatan Mengikat Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Sah Hak Milik Atas Tanah Menurut Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan mengikat Sertifikat elektronik hak milik atas tanah dan faktor – faktor penghambat dalam penerapaan digitalisasi sertifikat tanah elektronik yang diberikan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.Menimbulkan persoalan hukum bagi masyarakat, ketika hak atas tanah yang telah dialihkan  menemui hambatan  dalam kepengurusan sertifikat  elektronik,  sehingga meresahkan warga masyarakat dalam kepemilikan tanah tersebut.  Penelitian ini di Provinsi Sulawesi Utara, di beberapa kota dan kabupaten menggunakan metode Penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan,  pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Disamping itu dipergunakan juga metode Penelitian empiris dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui  pengamatan langsung. Pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan dengan tiga (3) pendekatan : 1.pendekatan peraturan (PERMEN ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023), 2. pendekatan konsep (kekuatan mengikat sertifikat elektronik hak milik atas tanah) 3. pendekatan analisis hukum (hambatan hambatan dalam penerapan digitalisasi  sertifikat elektronik dalam pengalihan hak atas tanah.)Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, dikategorikan sebagai alat bukti elektronik jika informasi dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses dan ditampilkan melalui Sistem Elektronik sehingga menerangkan keabsahannya.