Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Malaysia, Inggris, serta Uni Emirat Arab

Suatu Studi Perbandingan

Abstract

Penelitian ini bertujuan membandingkan konstruksi, karakteristik, dan dasar pengembangan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Malaysia, Inggris, dan Uni Emirat Arab, serta mengidentifikasi kontribusi konseptualnya bagi penguatan kepastian hukum masyarakat Muslim. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan hukum. Data diperoleh melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen kelembagaan, dan literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori kepastian hukum, pluralisme hukum, perbandingan hukum, dan konsep transplantasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan tiga model berbeda. Malaysia menerapkan model integratif terpusat melalui Shariah Advisory Council yang keputusannya mengikat pengadilan dan arbiter. Inggris menggunakan model sekuler kontraktual yang menempatkan hukum Inggris sebagai dasar litigasi, tetapi membuka ruang penerapan prinsip syariah melalui kontrak dan arbitrase. Uni Emirat Arab menerapkan model pluralistic berjenjang melalui Higher Shari’ah Authority pada sistem onshore serta pilihan forum melalui DIFC, ADGM, dan arbitrase. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kedudukan syariah, tradisi hukum, struktur kelembagaan, dan kepentingan ekonomi masing-masing negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum tidak cukup ditentukan oleh keberadaan norma syariah, tetapi juga oleh kejelasan otoritas penafsir, pilihan hukum dan forum, kompetensi lembaga penyelesaian sengketa, serta efektivitas pelaksanaan putusan. Ketiga model tersebut menawarkan pelajaran tentang keseragaman tafsir syariah, otonomi para pihak, dan koordinasi forum penyelesaian sengketa. Secara teoritis, temuan ini menegaskan bahwa pluralisme hukum tidak selalu menimbulkan ketidakpastian sepanjang hubungan antara hukum negara, prinsip syariah, otoritas penafsir, dan forum penyelesaian sengketa diatur secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi.