Problematika Hukum Pengawasan Jarak Pendirian dan Jam Operasional Ritel Modern Terhadap Usaha Ritel Tradisional

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana problematika hukum pengawasan jarak pendirian dan jam operasional ritel modern terhadap usaha ritel tradisional. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 yang telah menetapkan ketentuan jarak pendirian dan jam operasional ritel modern, namun, efektivitas implementasi kebijakan tersebut masih terus di pertanyakan. Sehingga akan di kaji sejauh mana regulasi tersebut diimplementasikan dan dampaknya terhadap ritel tradisional di Provinsi Sulawesi Utara. Keberadaan retail tradisional disamping memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, juga menjadi inti dari usaha merupakan mata rantai yang menghubungkan antara produsen dan konsumen serta tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pertumbuhan ritel modern di daerah-daerah terus meningkat dan membawa tantangan tersendiri bagi keberlangsungan ritel tradisional. Ritel modern dengan sistem waralaba dan dukungan manajemen profesional mampu menarik konsumen secara luas, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terpinggirkannya usaha kecil tradisional. Penelitian ini  pendekatan yuridis empiris, dengan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dengan pelaku usaha, observasi lapangan, dan studi dokumen peraturan. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Lokasi penelitian ini di Provinsi Sulawesi Utara pada beberapa kota dan kabupaten . Analisis data penelitian ini adalah normatif kualitatif. Pada akhirnya akan ditemukan bagaimana pengawasan terhadap jarak pendirian dan Jam opersional ritel modern  terhadap usaha ritel tradisional.