Aspek Hukum Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penggunaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana aspek hukum pengawasan  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peran dan fungsi yang dimiliki oleh BPD untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa akan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa, diharapkan mampu memberikan terobosan dalam pemberdayaan dan pencerdasan kepada masyarakat desa, dan mampu menjalankan fungsi pengawasan. Arti penting kehadiran Badan Permusyawaratan Desa adalah : merupakan wahana bagi kehidupan berdemokrasi di desa, mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, akuntabilitas, transparan, kejujuran, kesetaraan dalam pelayanan,  mendorong partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa. Tidak berfungsinya pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kedudukan dan kewenangannya sehingga  terjadi penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh kepala desa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif analisis dengan sampel penelitian kedudukan dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi Sulawesi Utara. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Analisis data penelitian ini adalah normatif kualitatif. Pada akhirnya akan ditemukan bagaimana Bentuk pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  di Provinsi Sulawesi Utara terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.