Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian Atas Penggunaan Kekuatan Mematikan dalam Penangkapan: Rekonstruksi Kualifikasi Extrajudicial Killing

Abstract

Penangkapan merupakan tindakan paksa untuk menghadirkan seseorang ke dalam proses peradilan, bukan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman. Persoalan muncul ketika penggunaan kekuatan mematikan oleh anggota kepolisian berakhir pada kematian dan kemudian diperdebatkan sebagai extrajudicial killing. Artikel ini menganalisis batas normatif penggunaan kekuatan mematikan dalam penangkapan, konstruksi pertanggungjawaban pidananya berdasarkan hukum positif yang berlaku sejak 2 Januari 2026, serta desain akuntabilitas yang diperlukan untuk mencegah impunitas. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi KUHP, KUHAP, Undang-Undang Kepolisian, peraturan penggunaan kekuatan, instrumen hak asasi manusia, dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berasal dari jurnal akses terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas penggunaan kekuatan mematikan harus diuji secara kumulatif melalui tujuh unsur: dasar kewenangan, tujuan sah, tindakan pencegahan dan de-eskalasi, nesesitas ketat, proporsionalitas, upaya terakhir serta kedekatan ancaman, dan akuntabilitas pascatindakan. Extrajudicial killing bukan delik mandiri dan tidak otomatis merupakan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia. Kualifikasi pidananya bergantung pada kesengajaan, perencanaan, kealpaan, tujuan penyiksaan, konteks serangan meluas atau sistematis, serta ada atau tidaknya alasan pembenar atau pemaaf. Kebaruan artikel ini terletak pada model pengujian dua lapis yang menghubungkan legalitas operasional dengan atribusi pidana individual. Reformasi yang paling mendesak bukan sekadar menciptakan delik baru, melainkan memastikan investigasi otomatis, independen, efektif, transparan, dan berorientasi pada bukti atas setiap kematian yang disebabkan oleh tindakan kepolisian.