Aspek Hukum Tanggung Jawab Corporate Terhadap Pemulihan Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pertambangan

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui aspek hukum tanggung jawab corporate terhadap pemulihan lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan sehubungan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan konsep hukum atas keberlanjutan sumber daya alam, sosial dan ekonomi, serta peran serta masyarakat.  Penelitian ini di Provinsi Sulawesi Utara, menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus disamping itu dipergunakan juga metode penelitian empiris. Penelitian ini akan menunjukan bagaimana tanggung jawab corporate dalam pemulihan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Proses pemulihan ini sudah harus diterapkan sejak tahapan proses pemenuhan perizinan lingkungan dan kajian amdal, kemudian perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, baik pada tahapan eksplorasi, produksi dan pasca tambang. Termasuk jika di kemudian hari terdapat pencemaran lingkungan, karena belum diaturnya tanggungjawab serta tidak diaturnya dana cadangan/asuransi yang harus disediakan oleh badan usaha terhadap kemungkinan pencemaran lingkungan bekas lahan tambang setelah penyerahan kepada pemerintah. Tanggungjawab pemulihan lahan pertambangan juga menjadi tanggungjawab dari pelaku usaha yang bersifat terbatas hanya selama masa eksplorasi, produksi dan pasca tambang. Kewajiban pemulihan lingkungan sosial dan ekonomi sebagai dampak suatu usaha kegiatan pertambangan yang berada pada wilayah pemerintah daerah yang tidak tegas dan rinci karena dalam UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun dalam Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan reklamasi pasca tambang, hanya diletakan pada kewajiban sosial perusahaan dan bukan merupakan kewajiban dari pemerintah. UU No 3 Tahun tahun 2020 tersebut, sama sekali tidak memberikan ruang terhadap partisipasi masyarakat dalam hal pemulihan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Kegiatan reklamasi dan pasca tambang di desain sedemikian rupa seharusnya ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah, dan melibatkan masyarakat sebagai pihak yang terkait langsung dengan keberadaan lingkungan fisik, ekonomi maupun sosial lingkungan pertambangan  dengan memperhatikan keberlangsungan pembangunan berkelanjutan.