Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Adat Minahasa Yang Berkeadilan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum hak masyarakat adat Minahasa dalam pengeloloaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkadilan. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual masyarakat adat Minahasa meliputi Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG) dan Potensi Indikasi Geografis (IG). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kerentanan Hak Kekayaan Intelektual komunal masyarakat adat Minahasa, seperti tari Kabasaran, Cakalele, Maengket, Rumah Panggung, motif warisan corak batik motif kelapa, burung Manguni , motif tarian cakalele, daun gedi terhadap praktek misappropriation, komersialisasi tanpa izin, dan klaim pihak eksternal, dikarenakan belum terdapat pengaturan secara khusus tetapi masih menggunakan ketentuan dalam Hak Kekayaan Intelektual personal. Ketiadaan regulasi khusus yang mengakui dan melindungi hak-hak komunitas adat selaku pemegang HKI Komunal. Penelitian ini juga untuk menganalisis kesenjangan perlindungan hukum dalam regulasi nasional yang ada, mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Minahasa yang relevan dengan pengelolaan HKI, dan merumuskan model rancangan peraturan daerah yang efektif, partisipatif dan berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal, yang menggabungkan analisis doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan nasional seperti UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, peraturan pemerintah No. 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, praktisi budaya, dan perangkat daerah, serta observasi lapangan di komunitas adat Minahasa. Perlindungan hukum dalam kerangka hukum nasional saat ini belum memberikan perlindungan yang memadai dan komprehensif, cendurung bersifat deklaratif dan belum mengatur secara tegas mekanisme bagi hasil, persetujuan awal yang berkeadilan serta pengakuan terhadap hak komunitas adat Minahasa sebagai pemilik HKI. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah secara sui generis yang berkeadilan. Rancangan Perda yang diusulkan harus memuat pengakuan eksplisit terhadap subjek hukum masyarakat adat Minahasa, mekanisme pendaftaran dan inventarisasi HKI, perlindungan terhadap produk warisan tradisional yang dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas dan pembagian keuntungan yang adil dan setara. Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi masyarakat dalam pemanfaatan HKI secara komersial yang memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi HKI, serta sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Implementasinya perlu didukung oleh pembentukan lembaga pengelola yang melibatkan perwakilan masyarakat adat secara proporsional. Perlindungan terhadap HKI masyarakat adat dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademis dan pijakan kebijakan dalam memperkuat ketahanan budaya, keadilan sosial dan perlindungan HKI terhadap masyarakat adat Minahasa di tengah arus globalisasi.