Hukum Golput Pada Pemilu di Indonesia: Kualifikasi Nonpartisipasi dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih Siyasah

Abstract

Perdebatan mengenai golongan putih (golput) dalam pemilihan umum di Indonesia sering ditempatkan dalam dua pandangan yang berhadapan. Hukum positif dipahami memberikan kebebasan kepada warga negara untuk tidak menggunakan hak pilih, sedangkan hukum Islam, terutama setelah Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009, sering dipahami mengharamkan golput. Dikotomi tersebut menyederhanakan persoalan karena tidak setiap ketidakikutsertaan dalam pemilu merupakan keputusan sadar untuk tidak memilih. Penelitian ini menganalisis konstruksi hukum tidak menggunakan hak pilih dalam hukum positif dan hukum Islam, mengualifikasi bentuk-bentuk nonpartisipasi, serta menetapkan status hukum golput berdasarkan kualifikasi tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif mengonstruksikan memilih sebagai hak politik dan tidak memidana seseorang semata-mata karena tidak menggunakan hak tersebut. Dalam hukum Islam, pemilihan pemimpin berkaitan dengan kewajiban menghadirkan kepemimpinan, amanah, keadilan, kemampuan, musyawarah, dan kemaslahatan publik. Ketidakikutsertaan akibat ketidakmampuan, keadaan darurat, hambatan akses di luar kendali pemilih, paksaan, atau penghalangan tidak dikualifikasikan sebagai golput yang disengaja. Golput yang dilakukan secara sadar dan bebas ketika terdapat calon yang memenuhi syarat, atau terdapat alternatif yang secara rasional lebih maslahat dan lebih kecil mafsadatnya sementara abstensi berpotensi memperbesar mafsadat publik, dinilai haram. Sebaliknya, apabila tidak terdapat calon yang memenuhi kriteria minimal, tidak terdapat alternatif yang secara rasional dapat dibedakan dari sisi maslahat dan mafsadat, dan abstensi tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar, golput dapat dinilai mubah apabila seluruh kondisi tersebut terpenuhi. Penilaian tersebut merupakan hasil ijtihad preskriptif penelitian ini.