Konstitusionalisme Pancasila dan Hukum Islam: Rekonstruksi Relasi Konstitusi, Syariah dan Pembatasan Kekuasaan di Indonesia

Abstract

Artikel ini membahas hubungan antara hukum konstitusi Indonesia, pemikiran ketatanegaraan Islam, dan konstitusionalisme. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, historis, perundang-undangan, kasus, dan perbandingan terbatas dengan Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam dan konstitusionalisme bertemu pada tuntutan untuk membatasi kekuasaan, menegakkan keadilan, menjaga amanah, melibatkan masyarakat, serta melindungi hak. Kesamaan itu tidak berarti Indonesia harus menyalin bentuk negara tertentu atau menjadikan setiap pendapat fikih sebagai hukum negara. Dalam Negara Pancasila, hukum Islam dapat menjadi sumber materiil, sumber nilai, dan hukum yang hidup. Namun, norma Islam yang hendak dijadikan hukum negara harus dibentuk oleh lembaga yang berwenang, melalui proses yang demokratis, menghormati hak konstitusional, dan terbuka untuk diuji. Atas dasar itu, artikel ini menawarkan model konstitusionalisasi substantif-prosedural yang menilai isi aturan sekaligus proses pembentukannya. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa alasan keagamaan dapat dipertimbangkan tanpa menempatkan Mahkamah sebagai penentu kebenaran teologis. Pengalaman Malaysia memperlihatkan bahwa pengakuan formal terhadap Islam tetap memerlukan supremasi konstitusi, batas kewenangan yang jelas, perlindungan hak, dan peradilan yang merdeka.