Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Masyarakat di kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Kegiatan Pertambangan di Sulawesi Utara

Abstract

Tujuan Penelitian Untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap kegiatan pertambangan pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, Untuk menganalisis Perlindungan Hukum Bagi hak hak Masyarakat pesisir Terhadap kegiatan Pertambangan . Hasil Penelitian menunjukkan Arah pengaturan dan kebijakan dalam pembangunan hukum nasional terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dampak dari investasi pertambangan PT. TMS dan PT. MMP untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum. Pengaturan Investasi Pertambangan Dikawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang No 27 Tahun 2007 maka pengaturan Investasi digugat dan pada tahun 2010 terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Tahun 2010 yang mencabut sebagian Pasal tentang Hak Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (HP 3) yang bersifat monopoli investor dan merugikan masyarakat pesisir. Tahun 2014 terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang pada intinya mengganti Hak Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (HP 3) dengan Ijin Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk kegiatan Investasi .Dengan Penerbitan ijin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sesudah mendapat Rekomendasi Dari Pemerintah Daerah.