Kedudukan Jaminan dalam Pembiayaan Syariah (Aplikasi pada Kafalah dan Rahn)

Abstract

Sesuai dengan fungsinya, bahwa perbankan memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dana dan sebagai penyalur dana. Selain kedua fungsi itu (penghimpun dan penyalur), sebenarnya perbankan juga memiliki fungsi untuk membantu masyarakat dalam  meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Misalnya melalui dana tabaru’ atau dana sosial. konsep Kafalah dan rahn dalam aplikasi diperbankan syariah pada dasarnya diperbolehkan. Jika merlihat pada pembentukan norma, terdapat pergeseran norma dimana agunan dalam Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tidak disebutkan secara tegas, tetapi dinyatakan tersirat dalam penjelasan pasal. Penjelasan pasal tersebut jelas menunjukan kedudukan jaminan sebagai faktor terpenting dan harus ada sebagaimana dipahami dalam Pasal 1135 KUHPerdata, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan agunan pokok ataupun agunan tambahan. Keberadaan kewajiban agunan dalam perbankan syariah ini tidak mengadopsi konsepsi sebagaimana dalam konvensional. Hal ini muncul lebih dikarenakan melihat adanya prinsip rahn dan kafalah dalam Islam, kaidah usuliyah-fiqhiyah dan kaidah al-urf. Disamping itu, Bank umum atau bank Syariah lebih melihat pada keberadaan dana yang disalurkan merupakan dana masyarakat yang harus dikeluarkan secara hati-hati dengam pertimbangan resiko dan moral hazard, sehingga kebutuhan akan agunan ini menjadi salah satu dasar pemberian pembiayaan.

Kata Kunci:  Pembiayaan Syariah, Rahn, Kafalah, Kedudukan Jaminan