Pergeseran Paradigma dari Power-Oriented ke Service-Oriented Governance pada Pemerintah Kota Samarinda

  • Intan Purbaningrum Universitas Mulawarman, Indonesia
  • Iman Surya Universitas Mulawarman, Indonesia
  • Jauchar B Universitas Mulawarman, Indonesia
Keywords: Status Women as Witnesses, Position of Women as Witnesses, Islamic Law

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pergeseran paradigma tersebut pada Pemerintah Kota Samarinda, faktor-faktor yang mendorong transformasi, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan, serta berbagai sumber yang relevan dengan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah melakukan berbagai upaya transformasi melalui reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan transparansi, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Pergeseran ini tercermin dari meningkatnya orientasi pelayanan dalam berbagai sektor, termasuk administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, dan pelayanan berbasis teknologi informasi. Namun demikian, implementasi service-oriented governance masih menghadapi sejumlah kendala, seperti budaya birokrasi yang masih berorientasi pada kekuasaan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta belum meratanya kualitas pelayanan antar perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi aparatur, pengembangan sistem pelayanan digital yang terintegrasi, serta perluasan partisipasi masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pergeseran paradigma ini menjadi fondasi penting dalam mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan prinsip-prinsip good governance.

 

References

Ansori, L. (2015). DISKRESI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. Jurnal Yuridis, 2(1), 135–150. https://doi.org/10.35586/.v2i1.165

Arifin, D. (2025). Integration of Digital Technology in Human Resource Management to Achieve an Adaptive Organization in Deli Serdang Regency. Jurnal Fokus Manajemen, 5(4), 1031–1038. https://doi.org/10.37676/jfm.v5i4.10139

Deran, A. H. S., Jamal, M., & Surya, I. (2026). Analisis Kinerja Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Kependudukan Berbasis Good Governance di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Tana Mana, 7(1), 276–284. https://doi.org/10.33648/jtm.v7i1.1537

Erlangga, D. (2025). INOVASI DAN EFEKTIVITAS MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG RESPONSIF DAN BERORIENTASI PADA KEPUASAN MASYARAKAT. Integrative Perspectives of Social and Science Journal, 2(05 Oktober), 7846–7856.

Fasya, R. I., & Jiddan, S. A. (2026a). Leadership in the Perspective of Fiqh Siyasah and Its Relevance to the Indonesian Constitutional System. TOFEDU: The Future of Education Journal, 5(2), 2979–2991. https://doi.org/10.61445/tofedu.v5i2.1872

Fasya, R. I., & Jiddan, S. A. (2026b). Leadership in the Perspective of Fiqh Siyasah and Its Relevance to the Indonesian Constitutional System. TOFEDU: The Future of Education Journal, 5(2), 2979–2991. https://doi.org/10.61445/tofedu.v5i2.1872

Firmansyah, F., & Haeril, H. (2024). Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Dalam Upaya Mempertahankan Kualitas Pelayanan Publik. Indonesian Journal of Intellectual Publication, 4(3), 83–89. https://doi.org/10.51577/ijipublication.v4i3.533

Ilhadi, V., Syukriah, S., Rosdiana, R., Asran, A., & Yusuf, E. (2024). Pendampingan Teknologi Informasi Berkelanjutan dalam Peningkatan Pengembangan Digitalisasi di Bidang Pelayanan Publik dan Kearsipan. Jurnal Malikussaleh Mengabdi, 3(1), 121–129. https://doi.org/10.29103/jmm.v3i1.16696

Iskandar, G., & Pranoto, E. (2026). Independensi Pengawas Internal dan Eksternal Birokrasi Publik Serta Implikasinya Terhadap Good Governance. JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM, 19(01), 399–412. https://doi.org/10.59582/sh.v19i01.1463

Islahuddin, M. (2025). Penerapan Konsep Good Governance dalam Pelayanan Publik di Pemerintahan. Policy and Law Journal, 2(1), 33–43.

Iswari, F., Alri, Y., & Mira, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Melalui Konsultasi Publik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Solok Tahun 2018. Pagaruyuang Law Journal, 3(2), 213–231. https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1877

Mozin, S. Y., Pakaya, R., Musa, A., Supu, H., Syarif, S. W., Kadir, S. S., Datau, N., Rasid, M., & Labino, R. I. A. (2025). Penerapan Prinsip Good Governance sebagai Upaya Menghindari Patologi Birokrasi Menuju Birokrasi yang Efisien. Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik, 2(2), 235–250. https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.1738

Saputri, N., Prianti, D., Priandana, N. G., Karunia, I., Lauli, A. L., Kurniawan, I., Agustin, M., Bardana, S. A., Fadhilatunnisa, R., Mentari, A., & Kusuma, F. A. (2025). Implementasi Good Governance sebagai Upaya Penguatan Otonomi Daerah di Indonesia. JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA, 3(6), 1136–1147. https://doi.org/10.61722/jipm.v3i6.1787

Sugiarto, A. H. (2019). FUNGSI KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI. Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 150–172. https://doi.org/10.53027/jp.v3i2.221

Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. Notary Law Journal, 4(3), 114–128. https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116

Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 1(1), 13–23. https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49

Tanggunian, S. S., Thane, S., Melmambessy, D., Toatubun, N., & Subroto, H. (2026). Pengaruh Kebijakan Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Efektivitas Anggaran Sebagai Variabel Mediasi Pada Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Papua. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 18(1), 1–19. https://doi.org/10.55049/xpgxqd03

Published
2026-07-26